Minggu, 15 April 2012

MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA




Tujuan
                     Memahami berbagai persoalan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia
                     Mengidentifikasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia 
                     Melihat prospek perekonomian Indonesia di masa depan

Sistimatika
             Periodisasi pembahasan:
– Situasi sebelum krisis
– Periode krisis ekonomi
             Kategorisasi pasar:
- Pasar barang/jasa
– Pasar tenaga kerja
– Pasar uang
             Cakupan pasar
– Pasar domestik
– Pasar internasional

Periode Sebelum Krisis
                     Indikasi: Defisit Transaksi Berjalan yang disebabkan oleh  adanya Defisit Neraca Jasa
                     BOP = Neraca Berjalan + Neraca Modal
NB = Trade Balance + Neraca Jasa
                     Trade Balance = (Export - Import) barang
                     Neraca Jasa = (Export - Import) jasa
                     Neraca Modal = Capital Inflow-Capital Outflow
      Defisit Neraca Berjalan sendiri sebenarnya merupakan gejala umum di NSB. Yang lebih menjadi persoalan adalah penyebabnya dan prospek Neraca Berjalan di masa depan
      Sektor Migas tetap menjadi andalan dalam menciptakan surplus Trade Balance. Padahal, mulai tahun 2015, Indonesia diperkirakan akan menjadi net importir.
      Mestinya pemecahannya adalah pada Ekspor Non-Migas.
      Tapi justru di situlah letak persoalannya. Ekspor Non- Migas Indonesia sangat tergantung pada TPT,khususnya produk garment, yang secara umum merupakan sunset industry.
      Dengan infant industry argument, pemerintah cenderung memproteksi industri DN yang hanya akan melemahkan daya saing dalam jangka panjang.
•     Indonesia menerapkan kebijakan fixed exchange rate dengan kecenderungan overvalue, dengan tujuan industri DN mudah mengimpor bahan baku.
      Dampak samping: Impor consumer goods menggerogoti surplus yang diciptakan oleh ekspor non-migas


Pokok Utama Permasalah

             Iklim usaha yang tidak kondusif, khususnya dalam competition policy dan law enforcement.
             High cost economy yang dipicu oleh inefisiensi dan inkompetensi birokrasi dan masalah infrastruktur.
             Manajemen mikro (di firm level) yang tidak efisien Tanpa perbaikan yg signifikan, Indonesia menghadapi ancaman jangka panjang berkenaan dengan Trade Balance.


Masalah Keseimbangan Eksternal (BOP)
      Dari sisi keseimbangan eksternal (BOP), sebenarnya defisit Neraca Berjalan dapat ditutup dengan surplus Neraca Modal.
      Dengan rejim devisa bebas, praktis upaya pemerintah hanya pada sisi Capital Inflow.
      Tiga skenario Capital Inflow:
            Foreign Direct Investment
            Portofolio Capital (Pasar Modal)
            Utang Luar Negeri
      ULN praktis menjadi pilihan tak terelakkan.





Utang Luar Negeri
Model Harrod-Domar:
               r = (s/k)
              r = pertumbuhan ekonomi
              s = saving rate (S/Y)
              k = ICOR è Incremental Capital Output Ratio
              = Investasi/ Y


Kondisi Indonesia
      Kondisi Indonesia: Saving Rate rendah dan ICOR tinggi.  “Normal”-nya, pertumbuhan ekonomi akan rendah.
      Jika  ingin “r” tinggi, dibutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan potensi tabungan. Akibatnya: Terjadi Saving-Investment Gap (I - S)
      Saving Investment Gap harus ditutup dengan modal  yang bersumber dari Luar Negeri khususnya Hutang LN. Selama masih  ada (I - S) gap, selama itu pula persoalan ULN akan membebani Perekonomian  Indonesia.


Isu terkait Utang : APBN
      Solusi jangka pendek yang realistis adalah mendongkrak penerimaan pajak dan menekan pengeluaran pemerintah.
      Sayangnya, langkah itu “tidak populer”, masyarakat tidak suka.
• Hanya smart, clean and fully legitimate government yang bisa mengambil langkah-langkah yang  tidak populer (tapi diperlukan).

Masalah BOP
}  Menutup defisit Neraca Berjalan bukanlah  pekerjaan yang  sederhana.
• Jika gagal ditutup, akan terjadi defisit BOP yang berimplikasi pada berkurangnya cadangan devisa.
• Jika ditutup dengan modal asing yang bersumber dari Utang LN, akan menimbulkan  masalah lain.


Masalah Utang Luar Negeri
Terdapat  dua persoalan Utang LN:
               Masalah Stock yang berkaitan dengan  Solvability, berkaitan dengan jumlah hutang kumulatif

               Masalah Flow yang berkaitan dengan Liquidity, berkaitan dengan jumlah cicilan hutang yang  setiap tahun harus dibayar.

Yang lebih menjadi persoalan sebenarnya  adalah yang kedua (flow dan likuditas).  Sekitar 30-40 % APBN digunakan untuk mmembayar cicilan utang luar negeri
      Persoalan semakin menjadi sulit dipecahkan dengan munculnya fenomena di pasar tenaga kerja.
• Tidak adanya “regulatory framework” yang jelas dan lemahnya law enforcement menyebabkan dinamika perburuhan di Indonesia yang sejauh ini cenderung untuk lebih banyak dampak negatifnya.
• Jelas bahwa persoalan neraca pembayaran (BOP) masih akan menjadi PR bagi siapapun yang mengelola perekonomian RI.


Krisis :
Apa sebenarnya yang terjadi ?
      Begitu banyak hutang LN yang jatuh tempo menjelang tahun 2000. Apakah ini “by design”?
• Dorongan permintaan terhadap US Dollar menyebabkan depresiasi rupiah
• Depresiasi rupiah juga sebagian disebabkan oleh kebijakan nilai tukar yang “overvalue” dalam jangka cukup panjang.


Apa Dampak Depresiasi ?
               Kewajiban membayar hutang menjadi lebih besar
               Penerimaan DN berkurang
                Kemampuan mengimpor turun, baik thd consumer goods maupun capital goods.
               Harga barang produksi DN menjadi lebih kompetitif (Peluang Ekspor).
                Peluang ekspor tidak menjadi kenyataan karena:
        – Banyak Eksportir yang juga Importir
       – Adjustment di Sektor Riil Lambat





      Kalau persoalannya hanya “Depresiasi Nilai Tukar”, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipecahkan.  Secara teoretis, depresiasi akan mendorong ekspor, selanjutnya ada devisa masuk, nilai tukar akan ter-apresiasi kembali.  Di samping itu, kenaikan suku bunga di DN akan menarik modal dari luar sehingga akan memperkuat rupiah.
• Masalahnya: Krisis di Indonesia bersifat multidimensi yang menyebabkan Indonesia gagal memanfaatkan “keuntungan” depresiasi nilai tukar.
• Ada faktor “Non-Ekonomi”


Kebijakan Nilai Tukar
• Secara umum, ada tiga pilihan:
               – Flexible Exchange Rate
               – Fixed Exchange Rate
               – Currency Board System (CBS)

• Pada kenyataannya: Indonesia tidak punya pilihan lain di luar Flexible Exchange Rate dengan intervensi pd skala tertentu (Managed Float System).


Trend Dimasa Depan
}  Globalisasi: Era perdagangan bebas, baik di pasar LN maupun di pasar DN. Persaingan akan sangat ditentukan oleh efisiensi dan kualitas barang/jasa.
}  Regionalisasi: Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.
}  INDONESIA IN PARADOX!!
|

Globalisasi
             GATT/WTO: Pilihannya: “Ikut” atau “Terkucil”.
             APEC dan AFTA: Non-binding System (tidak seperti WTO). Tapi esensinya sama, yaitu free trade (tdk boleh ada tarriff and/or non-tarriff barrier).
             • Persaingan akan ditentukan oleh efisiensi dan kualitas.
             • Imperialisme Baru? Prinsipnya: “International trade is not a zero sum game”.





Regionalisasi
             Inter-regional trade banyak mengalami hambatan yang tidak perlu
             Minimnya regulatory framework dari pusat dan mis-manajemen Otonomi Daerah menyebabkan hambatan perdagangan antar daerah cenderung membesar.
             Jika tdk serius, Indonesia akan menghadapi masalah di DN dan LN sekaligus.


Apa yang Perlu dilakukan
             Kebijakan Hutang LN yang sangat selektif dan kebijakan subsidi secara selektif dan transparan untuk mengurangi bebang APBN.
             • Kebijakan persaingan dan penegakan hukum untuk menciptakan insentif bagi sektor riil di level perusahaan.
             • UU Perdagangan Domestik
             • Sistem politik yang mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimate, clean dan smart



Kebijaksanaan Makro Ekonomi Indonesia
Bahan Ajar Perekonomian Indonesia
Drs.Murbanto Sinaga,MA

Hasil Belajar yang diharapkan
Pada akhir pertemuan diharapkan mahasiswa
akan mampu :
             menjelaskan kebijakan ekonomi makro Indonesia  dan deregulasi sektor moneter dan riil
             menunjukkan penerapan kebijakan makro dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia
             mengidentifikasi permasalahan ekonomi Indonesia dan melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut

Outline Materi
                     Aplikasi kebijakan makro
                     Deregulasi sektor moneter
                     Deregulasi sektor riil
                     Review


 Aplikasi Kebijakan Makro
Kebijakan Moneter
Ø    Merupakan langkah-langkah pemerintah/Bank Sentral untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk merubah pengeluaran agregat.
             Contoh :
         Pada saat tingkat bunga tinggi à Investasi rendah à PDB rendah à pengangguran tinggi
         Sehingga bila dikehendaki tingkat pengangguran yang rendah, maka tingkat bunga dibuat rendah sehingga investasi meningkat à banyak menyerap tenaga kerja.
         Sedangkan untuk meredam tingkat inflasi  yang tinggi dapat dilakukan dengan mempertinggi tingkat bunga

Kebijaksanaan Fiskal        
           Merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.
Contoh :
              Apabila pajak pendapatan dikurangi à daya beli masyarakat meningkat à pengeluaran agregat (C ) meningkat à kegiatan produksi meningkat à pengangguran menurun.



Aplikasi Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan uang ketat
     Salah satu faktor pemberlakuan uang ketat adalah inflasi tinggi
     Dengan pemberlakuan uang ketat ( suku bunga tinggi) à dana masyarakat banyak yang terserap ke Bank Umum, karena masyarakat lebih tertarik menabung à Konsumsi  ( C) menurun à terjadi penurunan harga.
     Pemberlakuan kebijakan ini melalui :
    Suku Bunga Tinggi
    Kebijakan kredit selektif

     Dampak
Positif :
    Inflasi Menurun
    ICOR meningkat
   Icor merupakan hubungan antara peningkatan stok modal dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan Out Put.
                 I/PDB x 100%
   ICOR = ----------------------
                   ^ PDB (%)
       Negatif :
    Swasta mencari kredit dari luar negeri
    Dalam jangka panjang investasi menurun

Pemberlakuan Suku Bunga Rendah

         Positif :
     Memacu sektor riil, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan peningkatan penggunaan tenaga kerja
 Negatif :
     Pemilik modal melarikan modalnya keluar negeri karena tergiur suku bunga tinggi


Deregulasi Sektor Moneter

(contoh kasus di Indonesia)
     Setelah perolehan pemerintah dari sektor migas menurun dan peningkatan beban utang luar negeri, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk penyelamatan perekonomian Indonesia.
     Kebijakan tersebut antara lain : Paket Oktober (Pakto 27) dan paket desember (Pakdes 20), yang bertujuan antara lain :


               Meningkatkan Mobilisasi Tabungan Nasional
     Meningkatkan tabungan nasional dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
     Tabungan nasional terdiri dari tiga komponen:
              Tabungan Pemerintah
Merupakan selisih dari jumlah penerimaan-nya dengan pengeluarannya.
              Tabungan dunia usaha (Swasta)
Merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali
              Tabungan masyarakat

               Meningkatkan efisiensi Lembaga Keuangan
     Melakukan restrukturisasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing.

               Merasionalisasikan alokasi sumber ekonomi


     Restrukturisasi industri perbangkan melalui Pakto 27 dilakukan antara lain melalui : mengundang partisipasi bank swasta dan asing, meningkatkan jumlah bank dan persaingannya serta internasionalisasi pasar uang dan modal.
     Dampak Pakto 27 dan Pakdes 20 :
  Tambahan jumlah kantor cabang bank, melalui :
   PAKTO 27
            Membuka bank baru
            Membuka kantor cabang pembantu bank asing
            Diperkenankannya dana-dana BUMN/BUMD non lembaga keuangan dikelola secara profesional.
  PAKDES 20
            Membuka izin pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank
            Memperbolehkan pemodal asing menanamkan modal secara patungan dengan perusahaan nasional

  Posisi Bank Pemerintah
  Pangsa pasar bank negara untuk kredit program dan kredit yang dijamin tidak terganggu.
  Kredit program yang dikelola bank negara banyak yang macet karena sistem seleksi yang kurang baik.
  Persaingan Pangsa pasar
  BUMN/BUMD non lembaga keuangan menempatkan maksimal 50% dananya kepada bank non pemerintah (pada satu bank swasta     < 20%)
  BUMN/BUMD akan memperoleh fasilitas kredit dan bank-bank non pemerintah
             Tindak Lanjut dalam rangka pengamanan Pakto 27

1.  Menjaga Ketertiban dan Efesiensi Pasar
                  Sejak deregulasi digulir (1983) diarahkan menuju ke mekanisme Pasar à Dimana pemerintah berperan sebagai regulator mekanisme pasar

                  Sebagai regulator pemerintah menjamin bahwa semua pelaku pasar bertindak sesuai norma-norma

                  Persaingan sehat akan tercipta apabila informasi pasar tersebar luas pada seluruh peserta pasar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

                  Di Negara berkembang seperti Indonesia, nilai serta tingkah laku pelaku ekonomi bersifat tradisional, tidak serasional negara maju, sehingga perlu campur tangan pemerintah.

2. Koordinasi dan Konsistensi Kebijaksanaan
         Restrukturisasi perekonomian memerlukan adanya konsistensi antara kebijaksan sektor riil dengan kebijakan sektor finansial.

3. Lembaga Keuangan Bagi Rakyat Kecil
             Pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pemerataan pembangunan nasional
             Selain BRI, BPD dapat diikut sertakan dalam pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil dengan pelatihan, bantuan modal serta bantuan likuidasi
Deregulasi Sektor Riil
}  Deregulasi diberlakukan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan masa lalu.
}  Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan usaha.
}  Pada umumnya ada 4 alasan dilakukannya deregulasi :
             Karena kesulitan anggaran  yang ditandai oleh defisit anggaran negara yang semakin besar.
             Karena alasan ideologi, yaitu mengurangi peran pemerintah yang berlebihan dalam masyarakat.
             Karena alasan komersial, agar lebih banyak kegiatan ekonomi diserahkan kepada sektor swasta
             Karena alasan populis, dimana masyarakat diberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri.
}  Deregulasi Sektor Riil disebabkan oleh karena kebijakan industrialisasi yang sifatnya pengganti barang-barang impor yang ternyata berdampak pada ekonomi biaya tinggi.

}  Industrialisasi pengganti barang impor kenyataannya merupakan proses Assembling (90%), hal ini akan membawa dampak negatif bagi kondisi makro ekonomi Indonesia, karena :
                  Proses produksi riil dilaksanakan diluar negeri, sehingga kontribusi terhadap GDP sangat rendah.
       Contoh : Pada Repelita II pertumbuhan sektor Industri    mencapai 12 – 13%, tetapi kontribusinya terhadap     GDP hanya 0,7 %.
                  Devisa akan tersedot keluar, karena mengimpor barang-barang yang nota bene 90% assembling.
                  Tidak menggunakan faktor-faktor produksi Indonesia.
DEREGULASI OTOMOTIF
               Tujuan  jangka panjang adalah untuk membangun industri otomotif di Indonesia dengan memperbaiki struktur pasar dan pengembangan industri otomotif itu sendiri.
               Dilema pada deregulasi otomotif :
     Struktur Pasarnya Oligopoli
       Dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan baru yang ingin masuk/bersaing secara sehat akan kesulitan masuk kedalam pasar, karena :
    Skala ekonomis yang dinikmati oleh perusahaan yang telah ada (lama)
    Perusahaan lama, biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah apabila jumlah produksi per unitnyaa lebih tinggi.

     Keistimewaan hasil produksi.
    Produk perusahaan lama sudah dikenal masyarakat yang mempunyai tingkat kepercayaan dan penghargaan yang tinggi dari konsumen.
    Perusahaan oligopoli (lama) memproduksi berbagai barang yang sejenis.

     Kran import mobil dibuka sehingga terjadi persaingan yang baik à harga mobil “ bisa” lebih murah à banyak mobil yang dapat dibeli konsumen, sementara infrastruktur tidak mendukung à mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan dan polusi.

     Harga mobil tidak dapat turun banyak meskipun tarif impor telah dikurangi.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar