PEREKONOMIAN INDONESIA part 2

PEREKONOMIAN INDONESIA

1.       Mekanisme dan perencanaan PI              

1.       Perencanaan jangka pendek 1 tahun

2.       Perencanaan jangka menengah 5 tahun

3.       Perencanaan jangka panjang 25 tahun

Mekanismenya: penyusunan rencana

1.       Perencanaan jangka panjang 20 tahun dibagi dalam 4 tahapan :

1.       RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) I

2.       RPJM II

3.       RPJM III

4.       RPJM

Dari sinilah presiden dan kalau presiden membuat visi dan mereka.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSPENBANG DES)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

                Kebijakan pemerintah

1.       Pro job : penciptaan lapangan pekerjaan

2.       Pro poor : pro kemiskinan, kebijakan fiscal, subsidi tepat sasaran, pajak (sembako, pendidikan)

3.       Pro grooth

2.       Diterjemahkan dalam APBN/APBD

 RAPBN memuat asumsi umum yang mendasari  penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah.

Komposisi  APBN    :

1.  Penerimaan

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN.

2.  Pengeluaran

Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui 4 tahap, yaitu:

          1. Kewenangan Anggaran

          2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran

          3. Kewajiban

          4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

3.  Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus 

4.  Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

5.  Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

6.  Keseimbangan

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum.

·         Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan

·         Kesembangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga 

7.  Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang 

3.      STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Pertama, strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Semua pihak harus dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan.
Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan yang tidak sama untuk setiap wilayah. Strategi pembangunan wilayah juga memperhitungkan basis daratan dan basis kepulauan atau maritim sebagai satu kesatuan ruang yang tidak terpisahkan.
Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antarwilayah secara baik. Dalam hal ini perhatian terhadap pengembangan pulau-pulau besar, kecil dan terdepan harus dilakukan dengan memperhatikan poteni daerah sebagai modal dasar yang dikelola secara terintegrasi dalam kerangka geoekonomi nasional yang solid dan kuat
Keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dan mendesak sebagai upaya memperkuat daya saing perekonomian nasional. Para gubernur, bupati dan walikota mempunyai kewenangan yang luas dan peran dominan dalam pengembangan ekonomi lokal. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah pada intinya mempunyai arah sebagai berikut:
(1) menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
(2) meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar;
(3) mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang;
(4) memperkuat kerjasama antardaerah; dan
(5) membentuk jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan internasional;
(6) mendorong kegiatan ekonomi bertumpu pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas; dan
(7) memperkuat keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah.
Kelima, strategi pembangunan disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor) yang tetap berdasarkan kelestarian alam (pro-environment).
Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (the quality life of the people) sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan.
Ada 2 strategi :

1.      Strategi Trickle Down Effect: tidak menetes kebawah

2.      Strategi Spread Up Effect : ekonomi kerakyatan ini terjadi karena ketika krisis moneter dan UKM lah yang bertahan. Jika di Indonesia sector pertanian, sektor usaha kecil.

4.      PERAN BUMN, BUMS DAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.       BUMN

Bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan. Secara umum peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut ini.

a)  Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

b)  Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efesien.

c)  Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi,

d)  Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja

2.      BUMS

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

a.  Membantu meningkatkan produksi nasional

b.  Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru

c.  Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan

d. Membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran

e.  Menambah sumber devisa bagi pemerintah

f.  Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak

g.  Membantu pemerintah memakmurkan bangsa

3.      KOPERASI

Fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yaiut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

b. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5.      Peran pemerintah dalam perekonomian modern terbagi menjadi :

1.    Peran alokasi

a.    Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.

b.    Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akandipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu

c.    Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan

2.    Peran distribusi

a.    Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien.

b.    Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

-perpajakan

-subsidi

-pengentasan kemiskinan

-transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin

-bantuan pendidikan

-bantuan kesehatan, dll

3.    Peran stabilisasi.

a.    Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan.

b.    Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:

Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain

     Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :

-inflasi terkendali

-sistem keamanan terjamin

-kepastian hukum terjaga

-Peran Pemerintah secara Riil.

Peran pemerintah di sektor riil yaitu pemerintah akan menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat, agar dapat direaliasasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistic yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan sandang pangan, listrik, bagan bakar minyak, dan kebutuhan dasar konsumen lainnya.

Di sektor fiskal, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu kegiatan produksi dan investasi.

Sedangkan di sektor moneter pemerintah akan memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money supply), berikut cadangan devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalu lintas pertukaran mata uang asing.

6.       ASPEK-ASPEK PERDAGANG NASIONAL

1.       Promosi

2.       Substitusi ekspor : Indonesia

Rasioanal nilai barang-barang hasil pertanian dengan barang non pertanian
                NTP (Nilai Tukar Petani)
                TOT (Term Of Tread) = Px/Pm
                                Px : barang impor

                                Pm: Barang ekspor

Karena Indonesia menjadi pengekspor barang-barang primer dan masih ada barang simtetis.

Contoh : karet