PERMASALAHAN POKOK
DALAM SISTEM PEREKONOMIAN .....1)
•
Apakah jenis barang-barang dan jasa-jasa yang harus
diproduksikan (masalah pilihan) ?
•
Bagaimanakah teknik dan gabungan faktor-faktor
produksi yang harus digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa
tersebut (masalah teknologi) ?
•
Bagaimana pendapatan masyarakat didistribusikan di
antara faktor-faktor produksi, dan bagaimana distribusi itu harus diperbaiki
agar kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mencapai taraf yang maksimal
(maslah distribusi dan welfare) ?
PERMASALAHAN POKOK
DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ......2)
•
Apakah penggunaan faktor-faktor produksi sudah
mencapai efisiensi yang tinggi ?
•
Mengapakah selalu timbul masalah yang berkenaan dengan harga dan bagaimanakah
mengatasinya ?
•
Bagaimanakah usaha yang harus dijalankan agar dari
satu masa ke masa faktor-faktor produksi tetap dapat digunakan secara efisien ?
Permasalahan Pokok
dalam Perekonomian Makro
Permasalahan
pokok dalam perekonomian makro dapat
digolongkan ke dalam 2 macam yakni
masalah jangka pendek
atau
masalah stabilisasi dan masalah jangka panjang atau
masalah pertumbuhan
( Boediono, 1994 :1) :
•
Masalah Jangka Pendek atau
Masalah Stabilisasi.
Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari tiga penyakit makro, yaitu,
(1) inflasi,
(2) pengangguran, dan
(3) ketimpangan dalam neraca pembayaran.
Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari tiga penyakit makro, yaitu,
(1) inflasi,
(2) pengangguran, dan
(3) ketimpangan dalam neraca pembayaran.
2.Masalah Jangka Panjang atau
Masalah Pertumbuhan.
Masalah ini adalah bagaimana kita menyetir perekonomian agar terjadi ;
Masalah Pertumbuhan.
Masalah ini adalah bagaimana kita menyetir perekonomian agar terjadi ;
•
keserasian antara pertumbuhan
penduduk,
•
pertambahan kapasitas produksi,
dan
•
tersedianya dana untuk investasi.
Pada dasarnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas, tetapi perspektif waktunya lebih panjang
( lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun).
Pada dasarnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas, tetapi perspektif waktunya lebih panjang
( lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun).
1.Solusi Masalah Perekonomian Makro
·
Solusi Masalah Jangka Pendek :
•
Menambah jumlah uang yang
beredar,
•
Menurunkan tingkat bunga,
•
Mengenakan pajak impor,
•
Menurunkan pajak pendapatan atau
pajak penjualan,
•
Menambah pengeluaran pemerintah,
•
Mengeluarkan obligasi pemerintah
dan sebagainya.
2.
Solusi Masalah Jangka Panjang.
Sedangkan jika ingin memecahkan masalah jangka panjang, tentu juga harus menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah jangka panjang, seperti mis;
Sedangkan jika ingin memecahkan masalah jangka panjang, tentu juga harus menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah jangka panjang, seperti mis;
•
Kebijakan yang berkaitan dengan
kapasitas total perekonomian,
•
Jumlah penduduk dan angkatan
kerja, serta
•
Lembaga-lembaga
sosial-politik-ekonomi yang ada.
3.Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran
pemerintah dan perpajakan dikenal sebagai kebijakan fiskal.
Kebijakan yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan uang dikenal dengan kebijakan moneter.
Kebijakan yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan uang dikenal dengan kebijakan moneter.
SISTEM PEREKONOMIAN
•
Sistem perekonomian pasar/Liberalis/ kapitalis/
perekonomian bebas, sistem ini dipelopori oleh mashab klasik yaitu Adam Smith
•
Sistem perekonomian perencanaan terpusat/ terpimpin/
komunis dipopulerkan oleh Karl Marx, di mana pemerintah campur tangan penuh
terhadap perekonomian negara.
•
Sistem perekonomian campuran di mana pada satu sisi pemerintah memberikan
kebebasan pada masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi di
sisi lain pemerintah juga turut campur dalam perekonomian.
PERAN PEMERINTAH
DALAM PEREKONOMIAN
•
Pihak pemerintah bertugas
untuk mengatur, mengendalikan dan mengadakan kontrol atas jalannya roda
perekonomian.
Sedangkan pihak swasta diberi peluang untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhannya maupun masyarakat .
Sedangkan pihak swasta diberi peluang untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhannya maupun masyarakat .
•
Bentuk campur tangan
pemerintah dalam perekonomian campuran adalah :
•
Membuat peraturan-peraturan
•
Secara langsung ikut serta
dalam kegiatan-kegiatan ekonomi
•
Melaksanakan kebijakan fiskal
dan moneter
ALIRAN BARANG DAN JASA DALAM SUATU PEREKONOMIAN YANG TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH
} Hubungan
Pelaku Ekonomi
Dalam Perekonomian Sederhana
Dalam Perekonomian Sederhana
} Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997 : 78-88) , untuk
mengevaluasi keberhasilan suatu perekonomian secara keseluruhan, para ekonom
memandangnya dari empat bidang yaitu :
1.Output,
2.Kesempatan kerja,
3.Stabilitas harga, dan
4.Perdagangan internasional.
1.Output
Mencapai
output yang tinggi dengan laju
pertumbuhan cepat.
Tujuan akhir kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dsb).
Tujuan akhir kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dsb).
Ukuran besarnya output
perekonomian yang paling
komprehensif adalah Produk Nasional Bruto ( Gross National Product =
GNP),
yaitu; nilai pasar atas semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun
yaitu; nilai pasar atas semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun
2. Kesempatan kerja
Kesempatan
kerja tinggi, Pengangguran rendah.
Tujuan kebijakan ekonomi makro berikutnya adalah kesempatan kerja setinggi mungkin dan pengangguran serendah mungkin.
Setiap `penduduk pasti menginginkan pekerjaan yang baik dan diberi upah yang cukup besar, tanpa harus menunggunya terlalu lama.
Tujuan kebijakan ekonomi makro berikutnya adalah kesempatan kerja setinggi mungkin dan pengangguran serendah mungkin.
Setiap `penduduk pasti menginginkan pekerjaan yang baik dan diberi upah yang cukup besar, tanpa harus menunggunya terlalu lama.
3.
Stabilitas Harga.
Tujuan
selanjutnya adalah mempertahankan kestabilan harga di pasar bebas.
Cara yang paling umum untuk mengukur tingkat harga keseluruhan adalah Indek Harga Konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI).
Perubahan tingkat harga dinyatakan sebagai laju inflasi. Laju inflasi dari IHK dapat dirumuskan sebagai berikut :
Cara yang paling umum untuk mengukur tingkat harga keseluruhan adalah Indek Harga Konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI).
Perubahan tingkat harga dinyatakan sebagai laju inflasi. Laju inflasi dari IHK dapat dirumuskan sebagai berikut :
IHK tahun ini – IHK tahun lalu
Laju
inflasi dari IHK =
-------------------------------------------- ´ 100%
IHK tahun lalu
Dalam pasar bebas, harga-harga sepenuhnya ditentukan oleh
penawaran dan permintaan, pemerintah tidak campur tangan mengawasi harga barang
tertentu.
4. Perdangangan Internasional.
Tujuan yang terakhir dari kebijakan ekonomi makro sebagian besar negara adalah mencapai keseimbangan impor dan ekspornya.
Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut ekspor bersih atau ekspor neto.
Bila nilai ekspor neto positif disebut surplus perdagangan.
Sebaliknya jika nilai ekspor negatif disebut defisit perdagangan.
Seiringing dengan itu diupayakan agar nilai tukar uang (kurs) berlangsung stabil.
Tujuan yang terakhir dari kebijakan ekonomi makro sebagian besar negara adalah mencapai keseimbangan impor dan ekspornya.
Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut ekspor bersih atau ekspor neto.
Bila nilai ekspor neto positif disebut surplus perdagangan.
Sebaliknya jika nilai ekspor negatif disebut defisit perdagangan.
Seiringing dengan itu diupayakan agar nilai tukar uang (kurs) berlangsung stabil.
Instrumen Kebijakan
Makro Ekonomi
1.Kebijakan Fiskal.
Kebijakan ini berisi dua kebijakan pokok, yaitu :
1.Belanja Negara (government expenditure)
2.Sistem Perpajakan.
Yang termasuk belanja negara adalah seluruh pembayaran atau pembelian barang-barang dan jasa untuk kepentingan nasional
Kebijakan ini berisi dua kebijakan pokok, yaitu :
1.Belanja Negara (government expenditure)
2.Sistem Perpajakan.
Yang termasuk belanja negara adalah seluruh pembayaran atau pembelian barang-barang dan jasa untuk kepentingan nasional
2.Kebijakan Moneter.
Melalui kebijakan moneter pemerintah melakukan pengetatan terhadap uang beredar nasional, kredit serta perbankan.
Dengan mengurangi jumlah uang beredar akan meningkatkan suku bunga serta mengurangi investasi, yang berarti menurunkan GNP dan inflasi
Melalui kebijakan moneter pemerintah melakukan pengetatan terhadap uang beredar nasional, kredit serta perbankan.
Dengan mengurangi jumlah uang beredar akan meningkatkan suku bunga serta mengurangi investasi, yang berarti menurunkan GNP dan inflasi
3.Kebijakan Ekonomi Internasional.
Kebijakan ekonomi internasional dapat dibagi ke dalam dua kategori.
Kebijakan ekonomi internasional dapat dibagi ke dalam dua kategori.
Pertama,
kebijakan perdagangan meliputi tarif, quota, dan kebijakan lain yang menghambat
atau mendorong impor atau ekspor.
Kedua, pengelolaan pasar valuta asing. Suatu negara dapat menganut sistem nilai tukar baku atau nilai tukar mengambang.
Kedua, pengelolaan pasar valuta asing. Suatu negara dapat menganut sistem nilai tukar baku atau nilai tukar mengambang.
4.Kebijakan Pendapatan ( Kebijakan Pengupahan)
Merupakan usaha pemerintah untuk secara langsung mempengaruhi kecenderungan tingkat upah dan harga guna menekan laju inflasi.
Merupakan usaha pemerintah untuk secara langsung mempengaruhi kecenderungan tingkat upah dan harga guna menekan laju inflasi.
No comments:
Post a Comment