Tujuan
•
Memahami berbagai persoalan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia
•
Mengidentifikasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia
•
Melihat prospek perekonomian Indonesia di masa depan
Sistimatika
•
Periodisasi pembahasan:
– Situasi
sebelum krisis
– Periode
krisis ekonomi
•
Kategorisasi pasar:
- Pasar
barang/jasa
– Pasar tenaga
kerja
– Pasar uang
•
Cakupan pasar
– Pasar
domestik
– Pasar
internasional
Periode Sebelum Krisis
•
Indikasi: Defisit Transaksi Berjalan yang disebabkan
oleh adanya Defisit Neraca Jasa
•
BOP = Neraca Berjalan + Neraca
Modal
NB = Trade Balance + Neraca Jasa
NB = Trade Balance + Neraca Jasa
•
Trade Balance = (Export -
Import) barang
•
Neraca Jasa = (Export -
Import) jasa
•
Neraca Modal = Capital
Inflow-Capital Outflow
•
Defisit Neraca Berjalan sendiri sebenarnya merupakan gejala umum di NSB.
Yang lebih menjadi
persoalan adalah penyebabnya dan prospek Neraca Berjalan di masa depan
• Sektor Migas tetap menjadi
andalan dalam menciptakan surplus Trade Balance. Padahal, mulai tahun 2015,
Indonesia diperkirakan akan
menjadi net importir.
•
Mestinya pemecahannya adalah pada Ekspor Non-Migas.
• Tapi justru di situlah letak
persoalannya. Ekspor Non- Migas Indonesia sangat tergantung pada TPT,khususnya produk garment, yang
secara umum merupakan sunset industry.
•
Dengan infant industry argument, pemerintah cenderung memproteksi
industri DN yang hanya akan melemahkan daya saing dalam jangka panjang.
• Indonesia menerapkan kebijakan fixed
exchange rate dengan kecenderungan overvalue, dengan tujuan industri DN mudah mengimpor bahan
baku.
•
Dampak samping: Impor consumer goods menggerogoti surplus yang
diciptakan oleh ekspor non-migas
Pokok Utama Permasalah
•
Iklim usaha yang tidak kondusif, khususnya dalam competition policy
dan law enforcement.
•
High cost economy yang dipicu oleh inefisiensi dan inkompetensi birokrasi dan
masalah infrastruktur.
•
Manajemen mikro (di firm level) yang tidak efisien Tanpa perbaikan yg
signifikan, Indonesia menghadapi ancaman jangka panjang berkenaan dengan Trade
Balance.
Masalah Keseimbangan Eksternal (BOP)
•
Dari sisi keseimbangan eksternal (BOP), sebenarnya defisit Neraca
Berjalan dapat ditutup dengan surplus Neraca Modal.
•
Dengan rejim devisa bebas, praktis upaya pemerintah hanya pada sisi
Capital Inflow.
•
Tiga skenario Capital Inflow:
•
Foreign Direct Investment
•
Portofolio Capital (Pasar Modal)
•
Utang Luar Negeri
•
ULN praktis menjadi pilihan tak terelakkan.
Utang Luar Negeri
Model
Harrod-Domar:
•
r = (s/k)
r = pertumbuhan ekonomi
s = saving rate (S/Y)
k = ICOR è Incremental Capital Output
Ratio
= Investasi/ Y
Kondisi Indonesia
•
Kondisi Indonesia: Saving Rate rendah dan ICOR tinggi. “Normal”-nya, pertumbuhan ekonomi akan rendah.
•
Jika ingin “r” tinggi, dibutuhkan
investasi yang lebih besar dibandingkan potensi tabungan. Akibatnya: Terjadi
Saving-Investment Gap (I - S)
•
Saving Investment Gap harus ditutup dengan modal yang bersumber dari Luar Negeri khususnya
Hutang LN. Selama masih ada (I - S) gap,
selama itu pula persoalan ULN akan membebani Perekonomian
Indonesia.
Isu terkait Utang : APBN
•
Solusi jangka pendek yang realistis adalah mendongkrak penerimaan pajak
dan menekan pengeluaran pemerintah.
•
Sayangnya, langkah itu “tidak populer”, masyarakat tidak suka.
• Hanya smart,
clean and fully legitimate government yang bisa mengambil langkah-langkah
yang tidak populer (tapi diperlukan).
Masalah BOP
} Menutup defisit Neraca
Berjalan bukanlah pekerjaan yang sederhana.
• Jika gagal
ditutup, akan terjadi defisit BOP yang berimplikasi pada berkurangnya cadangan devisa.
• Jika ditutup
dengan modal asing yang bersumber dari Utang LN, akan menimbulkan masalah lain.
Masalah Utang Luar Negeri
Terdapat dua persoalan Utang LN:
•
Masalah Stock yang berkaitan dengan
Solvability, berkaitan dengan jumlah hutang kumulatif
•
Masalah Flow yang berkaitan dengan Liquidity, berkaitan dengan jumlah
cicilan hutang yang setiap tahun harus
dibayar.
Yang lebih
menjadi persoalan sebenarnya adalah yang
kedua (flow dan likuditas). Sekitar
30-40 % APBN digunakan untuk mmembayar cicilan utang luar negeri
•
Persoalan semakin menjadi sulit dipecahkan dengan munculnya fenomena di
pasar tenaga kerja.
• Tidak adanya
“regulatory framework” yang jelas dan lemahnya law enforcement menyebabkan
dinamika perburuhan di Indonesia yang sejauh ini cenderung untuk lebih banyak
dampak negatifnya.
• Jelas bahwa
persoalan neraca pembayaran (BOP) masih akan menjadi PR bagi siapapun yang mengelola perekonomian RI.
Krisis :
Apa sebenarnya yang terjadi ?
•
Begitu banyak hutang LN yang jatuh tempo menjelang tahun 2000. Apakah
ini “by design”?
• Dorongan
permintaan terhadap US Dollar menyebabkan depresiasi rupiah
• Depresiasi
rupiah juga sebagian disebabkan oleh kebijakan nilai tukar yang “overvalue” dalam
jangka cukup panjang.
Apa Dampak Depresiasi ?
•
Kewajiban membayar hutang menjadi lebih besar
•
Penerimaan DN berkurang
•
Kemampuan mengimpor turun, baik
thd consumer goods maupun capital goods.
•
Harga barang produksi DN menjadi lebih kompetitif (Peluang Ekspor).
•
Peluang ekspor tidak menjadi
kenyataan karena:
–
Banyak Eksportir yang juga Importir
– Adjustment di Sektor Riil
Lambat
•
Kalau persoalannya hanya “Depresiasi Nilai Tukar”, sebenarnya tidak
terlalu sulit untuk dipecahkan. Secara
teoretis, depresiasi akan mendorong ekspor, selanjutnya ada devisa masuk, nilai
tukar akan ter-apresiasi kembali. Di
samping itu, kenaikan
suku bunga di DN akan menarik modal dari luar sehingga akan memperkuat rupiah.
• Masalahnya:
Krisis di Indonesia bersifat multidimensi yang menyebabkan Indonesia gagal memanfaatkan “keuntungan”
depresiasi nilai tukar.
• Ada faktor
“Non-Ekonomi”
Kebijakan Nilai Tukar
• Secara umum, ada tiga
pilihan:
•
– Flexible Exchange Rate
•
– Fixed Exchange Rate
•
– Currency Board System (CBS)
• Pada kenyataannya: Indonesia tidak punya pilihan lain di luar Flexible Exchange Rate dengan intervensi pd skala tertentu (Managed Float System).
Trend Dimasa Depan
} Globalisasi: Era perdagangan
bebas, baik di pasar LN maupun di pasar DN. Persaingan akan sangat ditentukan oleh efisiensi dan kualitas
barang/jasa.
} Regionalisasi: Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah.
} INDONESIA IN PARADOX!!
|
Globalisasi
Globalisasi
•
GATT/WTO: Pilihannya: “Ikut” atau “Terkucil”.
•
APEC dan AFTA: Non-binding System (tidak seperti WTO). Tapi esensinya
sama, yaitu free trade (tdk boleh ada tarriff and/or non-tarriff barrier).
•
• Persaingan akan ditentukan oleh efisiensi dan kualitas.
•
• Imperialisme Baru? Prinsipnya: “International trade is not a zero sum
game”.
Regionalisasi
•
Inter-regional trade banyak mengalami hambatan yang tidak perlu
•
Minimnya regulatory framework dari pusat dan mis-manajemen Otonomi
Daerah menyebabkan hambatan perdagangan antar daerah cenderung membesar.
•
Jika tdk serius, Indonesia akan menghadapi masalah di DN dan LN sekaligus.
Apa yang Perlu dilakukan
•
Kebijakan Hutang LN yang sangat selektif dan kebijakan subsidi secara
selektif dan transparan untuk mengurangi bebang APBN.
•
• Kebijakan persaingan dan penegakan hukum untuk menciptakan insentif
bagi sektor riil di level perusahaan.
•
• UU Perdagangan Domestik
•
• Sistem politik yang mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimate,
clean dan smart
Kebijaksanaan Makro Ekonomi Indonesia
Bahan Ajar
Perekonomian Indonesia
Drs.Murbanto
Sinaga,MA
Hasil Belajar yang diharapkan
Pada akhir
pertemuan diharapkan mahasiswa
akan mampu :
•
menjelaskan kebijakan ekonomi makro Indonesia dan deregulasi sektor moneter dan riil
•
menunjukkan penerapan kebijakan makro dalam mengatasi permasalahan
ekonomi di Indonesia
•
mengidentifikasi permasalahan ekonomi Indonesia dan melakukan analisa
terhadap permasalahan tersebut
Outline Materi
•
Aplikasi kebijakan makro
•
Deregulasi sektor moneter
•
Deregulasi sektor riil
•
Review
Aplikasi Kebijakan Makro
Kebijakan
Moneter
Ø Merupakan langkah-langkah
pemerintah/Bank Sentral untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam
perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk merubah pengeluaran
agregat.
•
Contoh :
–
Pada saat tingkat bunga tinggi à Investasi rendah à PDB rendah à pengangguran tinggi
–
Sehingga bila dikehendaki tingkat pengangguran yang rendah, maka tingkat
bunga dibuat rendah sehingga investasi meningkat à banyak menyerap tenaga kerja.
–
Sedangkan untuk meredam tingkat inflasi
yang tinggi dapat dilakukan dengan mempertinggi tingkat bunga
Kebijaksanaan
Fiskal
Merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam
bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi
pengeluaran agregat.
Contoh :
Apabila pajak pendapatan dikurangi
à daya beli masyarakat
meningkat à pengeluaran agregat (C )
meningkat à kegiatan produksi meningkat à pengangguran menurun.
Aplikasi Kebijakan Moneter
Kebijaksanaan
uang ketat
–
Salah satu faktor pemberlakuan uang ketat adalah inflasi tinggi
–
Dengan pemberlakuan uang ketat ( suku bunga tinggi) à dana masyarakat banyak yang terserap ke Bank Umum, karena masyarakat
lebih tertarik menabung à Konsumsi ( C) menurun à terjadi penurunan harga.
–
Pemberlakuan kebijakan ini melalui :
–
Suku Bunga Tinggi
–
Kebijakan kredit selektif
• Dampak
Positif :
– Inflasi Menurun
– ICOR meningkat
Icor merupakan hubungan antara peningkatan
stok modal dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan Out Put.
I/PDB x 100%
ICOR = ----------------------
^ PDB (%)
Negatif :
– Swasta mencari kredit dari
luar negeri
– Dalam jangka panjang investasi
menurun
Pemberlakuan Suku Bunga Rendah
Positif :
–
Memacu sektor riil, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan
peningkatan penggunaan tenaga kerja
Negatif :
–
Pemilik modal melarikan modalnya keluar negeri karena tergiur suku bunga
tinggi
Deregulasi Sektor Moneter
(contoh kasus
di Indonesia)
◦ Setelah perolehan pemerintah
dari sektor migas menurun dan peningkatan beban utang luar negeri, pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk penyelamatan perekonomian
Indonesia.
◦ Kebijakan tersebut antara lain
: Paket Oktober (Pakto 27) dan paket desember (Pakdes 20), yang bertujuan
antara lain :
•
Meningkatkan Mobilisasi Tabungan Nasional
–
Meningkatkan tabungan nasional dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
–
Tabungan nasional terdiri dari tiga komponen:
•
Tabungan Pemerintah
Merupakan selisih dari jumlah penerimaan-nya dengan pengeluarannya.
Merupakan selisih dari jumlah penerimaan-nya dengan pengeluarannya.
•
Tabungan dunia usaha (Swasta)
Merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali
Merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali
•
Tabungan masyarakat
•
Meningkatkan efisiensi Lembaga Keuangan
–
Melakukan restrukturisasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing.
•
Merasionalisasikan alokasi sumber ekonomi
◦ Restrukturisasi industri
perbangkan melalui Pakto 27 dilakukan antara lain melalui : mengundang
partisipasi bank swasta dan asing, meningkatkan jumlah bank dan persaingannya
serta internasionalisasi pasar uang dan modal.
◦
Dampak Pakto 27 dan Pakdes 20 :
– Tambahan jumlah kantor cabang
bank, melalui :
PAKTO 27
•
Membuka bank baru
•
Membuka kantor cabang pembantu bank asing
•
Diperkenankannya dana-dana BUMN/BUMD non lembaga keuangan dikelola
secara profesional.
– PAKDES 20
•
Membuka izin pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank
•
Memperbolehkan pemodal asing menanamkan modal secara patungan dengan
perusahaan nasional
– Posisi Bank Pemerintah
– Pangsa pasar bank negara untuk
kredit program dan kredit yang dijamin tidak terganggu.
– Kredit program yang dikelola
bank negara banyak yang macet karena sistem seleksi yang kurang baik.
– Persaingan Pangsa pasar
– BUMN/BUMD non lembaga keuangan
menempatkan maksimal 50% dananya kepada bank non pemerintah (pada satu bank
swasta < 20%)
– BUMN/BUMD akan memperoleh
fasilitas kredit dan bank-bank non pemerintah
◦
Tindak Lanjut dalam rangka pengamanan Pakto 27
1.
Menjaga Ketertiban dan Efesiensi Pasar
•
Sejak deregulasi digulir (1983) diarahkan menuju ke mekanisme Pasar à Dimana pemerintah berperan sebagai regulator mekanisme pasar
•
Sebagai regulator pemerintah menjamin bahwa semua pelaku pasar bertindak
sesuai norma-norma
•
Persaingan sehat akan tercipta apabila informasi pasar tersebar luas
pada seluruh peserta pasar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
•
Di Negara berkembang seperti Indonesia, nilai serta tingkah laku pelaku
ekonomi bersifat tradisional, tidak serasional negara maju, sehingga perlu campur
tangan pemerintah.
2. Koordinasi
dan Konsistensi Kebijaksanaan
–
Restrukturisasi perekonomian memerlukan adanya konsistensi antara
kebijaksan sektor riil dengan kebijakan sektor finansial.
3. Lembaga
Keuangan Bagi Rakyat Kecil
•
Pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil perlu memperoleh
perhatian khusus dalam rangka pemerataan pembangunan nasional
•
Selain BRI, BPD dapat diikut sertakan dalam pembangunan lembaga keuangan
bagi rakyat kecil dengan pelatihan, bantuan modal serta bantuan likuidasi
Deregulasi
Sektor Riil
} Deregulasi diberlakukan dalam
rangka mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh
kebijakan-kebijakan masa lalu.
} Deregulasi merupakan
pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk mempengaruhi kegiatan usaha.
} Pada umumnya ada 4 alasan
dilakukannya deregulasi :
•
Karena kesulitan anggaran
yang ditandai oleh defisit anggaran negara yang semakin besar.
•
Karena alasan ideologi, yaitu mengurangi peran pemerintah yang
berlebihan dalam masyarakat.
•
Karena alasan komersial, agar lebih banyak kegiatan ekonomi
diserahkan kepada sektor swasta
•
Karena alasan populis, dimana masyarakat diberikan kebebasan yang
lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri.
} Deregulasi Sektor Riil
disebabkan oleh karena kebijakan industrialisasi yang sifatnya pengganti
barang-barang impor yang ternyata berdampak pada ekonomi biaya tinggi.
} Industrialisasi pengganti
barang impor kenyataannya merupakan proses Assembling (90%), hal ini akan
membawa dampak negatif bagi kondisi makro ekonomi Indonesia, karena :
•
Proses produksi riil dilaksanakan diluar negeri, sehingga kontribusi
terhadap GDP sangat rendah.
Contoh : Pada Repelita II pertumbuhan
sektor Industri mencapai 12 – 13%,
tetapi kontribusinya terhadap GDP
hanya 0,7 %.
•
Devisa akan tersedot keluar, karena mengimpor barang-barang yang nota
bene 90% assembling.
•
Tidak menggunakan faktor-faktor produksi Indonesia.
DEREGULASI
OTOMOTIF
◦
Tujuan jangka panjang adalah
untuk membangun industri otomotif di Indonesia dengan memperbaiki struktur
pasar dan pengembangan industri otomotif itu sendiri.
◦
Dilema pada deregulasi otomotif :
–
Struktur Pasarnya Oligopoli
Dalam struktur pasar oligopoli,
perusahaan-perusahaan baru yang ingin masuk/bersaing secara sehat akan
kesulitan masuk kedalam pasar, karena :
–
Skala ekonomis yang dinikmati oleh perusahaan yang telah ada (lama)
–
Perusahaan lama, biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah
apabila jumlah produksi per unitnyaa lebih tinggi.
–
Keistimewaan hasil produksi.
–
Produk perusahaan lama sudah dikenal masyarakat yang mempunyai tingkat
kepercayaan dan penghargaan yang tinggi dari konsumen.
–
Perusahaan oligopoli (lama) memproduksi berbagai barang yang sejenis.
–
Kran import mobil dibuka sehingga terjadi persaingan yang baik à harga mobil “ bisa” lebih murah à banyak mobil yang dapat
dibeli konsumen, sementara infrastruktur tidak mendukung à mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan dan polusi.
–
Harga mobil tidak dapat turun banyak meskipun tarif impor telah
dikurangi.
No comments:
Post a Comment